Monday, July 29, 2019

DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan PMK nomor 156 / PMK.07 / 2008 tentang Pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dimodifikasi oleh PMK Nomor 248 / PMK .07 / 2010 untuk mendukung pencapaian pembangunan yang merupakan fokus / prioritas nasional, dan yang meningkatkan peran provinsi dalam kerangka tata pemerintahan yang baik dalam mengawasi pelaksanaan program-program kementerian / lembaga (K / L) di daerah dan untuk memastikan ketersediaan dana untuk pendelegasian wewenang, pemerintah melalui K / L mengatur dekonsentrasi dan Penugasan bantuan yang diberikan.


Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur sebagai perwakilan pemerintah yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk lembaga pusat vertikal wilayah tersebut. Prinsip pembiayaan dekonsentrasi adalah membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Sifat kegiatan yang dibiayai adalah kegiatan non-fisik, seperti sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, saran, pengawasan, penelitian dan survei, orientasi dan pengawasan, dan kontrol Proses pembiayaan dekonsentrasi dilakukan melalui beberapa tahapan / mekanisme, yang meliputi: penentuan batas alokasi maksimum untuk dana dekonsentrasi untuk setiap pemerintah daerah (dalam hal ini, dinas kesehatan provinsi) oleh unit program kerja (satker) di tingkat pusat; presentasi kegiatan yang diusulkan oleh dinas kesehatan provinsi ketika merujuk pada menu dekonsentrasi yang telah ditetapkan sebelumnya; dan pemeriksaan kegiatan yang diusulkan dilakukan oleh beberapa unit pusat terkait. Dana dekonsentrasi dari Departemen Kesehatan hanya dapat dialokasikan ke dinas kesehatan provinsi, yang kemudian dikelola untuk membiayai kegiatan non-fisik yang mungkin melibatkan dinas kesehatan kabupaten / kota. Data dan informasi yang lebih terperinci tentang alokasi dan realisasi dana dekonsentrasi pada tahun 2016 disajikan pada Lampiran 4.4.

Plafon dan realisasi dana dekonsentrasi kesehatan menurut provinsi pada tahun 2017 disajikan pada Gambar 4.5. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa realisasi dana dekonsentrasi tertinggi di provinsi Sulawesi Utara adalah 98,64%, sedangkan realisasi terendah di provinsi Kalimantan Utara dengan 68,03%. Diperlukan studi lebih lanjut, terutama tentang penyebab rendahnya penyerapan anggaran dekonsentrasi di beberapa provinsi, termasuk analisis kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi untuk setiap program di setiap provinsi.
Comments


EmoticonEmoticon